Caleg DPRD Dari Partai PKB Terindikasi Penyalahgunaan Aspirasi Untuk Kepentingan Politik

CIANJUR  | Jaringan intelektual muda (JIM) melakukan advokasi lapangan sebagi agent of social control, terkait pembagian traktor dari aspirasi salah satu anggota dewan melalui Tenaga Ahli-nya dan juga calon anggota legislatif (caleg) untuk gapoktan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur, namun dalam pembagian tersebut di indikasi ada beberapa polemik. 

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Jaringan Intelektual Muda, Alief irfan. Kepada awak media, Minggu (11/2/2024).

Alief mengatakan, hasil advokasi kami ke lapangan, kurang lebih puluhan gapoktan (kami meyakini data penerimanya ada di Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur) di beberapa kecamatan  yang berada di cianjur mendapatkan bantuan aspirasi berupa traktor, namun di Kecamatan Cibeber salah satunya di jadikan sebuah alat untuk berkampanye oleh orang yang mengaku sebagai Tenaga Ahli (TA) berinisial R dan HJ dari anggota dprd provinsi jawa barat sekaligus Caleg Dapil 2 berinisial (R) di bantu dengan Inisial HJ tersebut.

"Informasi yang kami dapatkan ada beberapa bukti yang menjadi indikasi pungli secara sistematis dan indikasi keterlibatan kepala bidang sarana prasarana Dinas Pertanian yang di indikasi mendapatkan setoran dari TA\caleg tersebut.

Selain setoran hasil pungli tersebut kami juga mendapatkan informasi bahwa kabid sarana prasarana dinas pertanian juga mendapatkan beberapa titik bantuan aspirasi berbentuk traktor tersebut," ujarnya.

Selain itu Alief menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan bantuan traktor tersebut yang seharusnya untuk membantu petani dalam mengatasi kelangkaan tenaga kerja serta percepatan pengolahan tanah di lahan usaha pertanian dan penanaman padi yang serempak sesuai pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati sehingga diharapkan  bisa dilaksanakan dengan baik, saat pendistribusiannya ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan untuk kepentingan politik (pemilu 2024).

"Kami sangat menyayangkan seharusnya bantuan traktor tersebut untuk  membantu petani dalam mengatasi kelangkaan tenaga kerja pengolahan tanah di lahan usaha taninya, percepatan pengolahan tanah yang serempak dan diikuti penanaman padi yang serempak sesuai pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati sehingga diharapkan  bisa dilaksanakan dengan baik, saat pendistribusian nya ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan untuk kepentingan politik (pemilu 2024).

Hingga kini kami sudah melayangkan surat untuk beraudiensi dengan dinas terkait, namun hingga kini belum ada jawaban, dan kami segera akan melakukan aksi demonstrasi," Pungkasnya.

(Deri L)